Taliwang, alineasatu.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) secara resmi menyampaikan laporan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Tahun 2026 dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten.
Dokumen strategis tersebut menjadi landasan krusial bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Penyampaian aspirasi masyarakat ini mengacu pada amanat regulasi tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif.
Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar, menegaskan bahwa Pokir yang diserahkan merupakan kristalisasi dari kebutuhan prioritas masyarakat yang berhasil dihimpun para anggota dewan melalui kegiatan reses. Seluruh usulan tersebut telah diselaraskan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 demi mewujudkan transformasi kesejahteraan masyarakat.
“Pokok-pokok pikiran ini menjadi arah dan masukan strategis agar pembangunan daerah benar-benar mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan,” ujar Kaharuddin, yang akrab disapa Kahar.
Kahar menekankan pentingnya sinergi yang solid antara pihak legislatif dan eksekutif dalam mengawal aspirasi warga hingga masuk ke dalam struktur anggaran daerah.
Dalam laporan yang dibacakan di hadapan peserta Musrenbang, Kahar mengidentifikasi sejumlah permasalahan fisik yang mendesak, seperti penanganan titik rawan longsor melalui pembangunan dinding penahan tanah serta pengerukan sedimentasi sungai untuk mencegah banjir.
Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) juga menjadi poin krusial. DPRD KSB mendorong pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan akses menuju destinasi wisata serta jalan penghubung antarwilayah di Kecamatan Brang Ene, Seteluk, dan Sekongkang. Sementara pada sektor pertanian, usulan difokuskan pada penyediaan jaringan irigasi, pembuatan sumur bor, dan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) untuk kelompok tani.
Di luar sektor fisik, DPRD KSB turut memberikan perhatian serius terhadap isu-isu sosial dan ekonomi, seperti program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta penguatan modal usaha bagi pelaku UMKM. Masalah keterbatasan pasokan gas LPG dan minimnya fasilitas olahraga pemuda juga diangkat karena kerap menjadi keluhan warga.
“Sektor kesehatan dan pendidikan tidak luput dari usulan kami, terutama terkait penanganan penyakit menular serta dukungan biaya pendidikan bagi warga yang membutuhkan,” tambah Kahar.
Selain itu, pelatihan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja baru menjadi target prioritas dewan, khususnya untuk memberdayakan masyarakat di wilayah lingkar tambang. DPRD KSB berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti seluruh poin aspirasi ini secara optimal melalui koordinasi yang intensif antarpemangku kepentingan.(A1)
