Taliwang, alineasatu.net — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun 2026 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sumbawa Barat, Rabu (8/7/2026). Rapat ini membahas agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD Sumbawa Barat dan dihadiri oleh Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, hingga tokoh masyarakat dan insan pers.
Dalam paripurna tersebut, Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi, Santri Yusmulyadi, S.T. Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas penyampaian Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2026 oleh bupati, namun menegaskan agar perubahan anggaran tidak sekadar menjadi penyesuaian administratif semata.
“Setiap kebijakan anggaran harus benar-benar berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, sehingga perubahan APBD mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Santri Yusmulyadi.
Dari aspek pendapatan daerah, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan makin kuatnya kapasitas fiskal Sumbawa Barat. Meski begitu, fraksi mendorong Pemkab Sumbawa Barat untuk terus mengoptimalkan digitalisasi tata kelola pajak dan retribusi daerah. Potensi penerimaan dari sektor korporasi serta industri hilir yang sedang berkembang juga diminta untuk dimaksimalkan.
“Upaya peningkatan PAD harus dilakukan secara tepat sasaran tanpa membebani masyarakat kecil maupun pelaku usaha mikro, agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap inklusif,” tegasnya.
Mengenai belanja daerah, Fraksi PDI Perjuangan memberi sejumlah catatan penting. Pemkab Sumbawa Barat diminta memprioritaskan alokasi belanja pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, industri, dan pemberdayaan UMKM.
Fraksi juga mengingatkan agar alokasi anggaran tidak didominasi oleh kegiatan seremonial maupun belanja operasional birokrasi semata.
Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan Program Kartu Sumbawa Barat Maju (KSB Maju) di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pertanian, hingga bantuan sosial.
Fraksi mendesak pemerintah daerah agar seluruh data penerima manfaat selalu diperbarui dan disajikan secara valid berbasis by name by address.
“Validasi data secara berkala sangat penting agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak secara proporsional dan merata di seluruh kecamatan tanpa ada diskriminasi wilayah,” tambah Santri.
Di akhir pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab Sumbawa Barat menggenjot percepatan realisasi belanja publik di sisa Tahun Anggaran 2026, terutama untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, kesehatan, sosial, serta infrastruktur.
Dengan catatan-catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan secara resmi menerima Raperda Perubahan APBD TA 2026 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, sembari berharap sinergi eksekutif dan legislatif terus terjalin kuat demi mewujudkan Kabupaten Sumbawa Barat yang maju, sejahtera, dan berkeadilan. (A1)
