Taliwang, alineasatu.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat menggelar Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbawa Barat, Rabu (8/7). Agendanya adalah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Penjelasan Bupati Sumbawa Barat mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Merliza, S.Sos., serta dihadiri langsung oleh Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., dan Sekretaris Daerah drh. Hairul Jibril, M.M. Turut hadir unsur Forkopimda, para anggota DPRD, asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi penyampaian Raperda APBD Perubahan 2026 dan mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi tata kelola serta penguatan sektor produktif. Fraksi ini menyoroti pentingnya alokasi belanja daerah yang diprioritaskan pada pelayanan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, mereka meminta agar verifikasi data penerima Program Kartu Sumbawa Barat Maju dipastikan valid serta realisasi belanja dipercepat agar manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat.
Fraksi NasDem menekankan penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD, peningkatan kualitas perencanaan dan penyerapan anggaran, serta pengurangan ketergantungan pada pembiayaan SILPA. Fraksi NasDem juga meminta evaluasi efektivitas retribusi daerah, kejelasan mengenai penyertaan modal daerah, dan penyusunan indikator terukur untuk Program Kartu Sumbawa Barat Maju serta KSB Maju Luar Biasa agar keberhasilannya dapat dievaluasi secara objektif.
Sementara itu, Fraksi Gerindra mendorong pemda menyajikan penjelasan rinci terkait dasar penyesuaian proyeksi pendapatan daerah. Mereka menyoroti pentingnya peningkatan anggaran pada sektor prioritas—seperti pertanian, pariwisata, dan lingkungan hidup—sekaligus melakukan evaluasi pemanfaatan SILPA demi meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD.
Fraksi Hijau (PPP–PKB) mendorong optimalisasi PAD melalui digitalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, hingga diversifikasi sumber pendapatan. Fraksi ini menekankan peningkatan kualitas belanja melalui pembangunan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi, pelatihan vokasi, perluasan kerja sama antardaerah (sektor logistik, perdagangan, dan pariwisata), peningkatan transparansi anggaran, serta penguatan ketahanan fiskal yang berkelanjutan.
Selanjutnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong transformasi ekonomi melalui industrialisasi berbasis potensi daerah, penyempurnaan kebijakan pendapatan yang terukur, dan optimalisasi PAD berbasis digital. PKS menegaskan bahwa setiap peningkatan belanja harus memiliki target kinerja yang jelas, disertai pembangunan infrastruktur tepat manfaat serta alokasi anggaran yang memadai untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, UMKM, ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
Fraksi Partai Golkar menyoroti percepatan realisasi belanja APBD Perubahan hingga akhir tahun anggaran, meminta penjelasan komponen pendapatan serta penyertaan modal daerah, dan mendesak pemda segera mengambil langkah nyata mengatasi kelangkaan LPG 3 kilogram. Golkar juga mendorong peningkatan kebersihan kawasan Kemutar Telagawartawan (KTC) serta perhatian khusus terhadap insentif kepala lingkungan dan ketua RT guna mengoptimalkan pelayanan publik.
Terakhir, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong transparansi dalam penyusunan proyeksi pendapatan daerah dan diversifikasi sumber PAD demi kemandirian fiskal. PAN menyoroti akuntabilitas pengelolaan hibah dan bantuan sosial, percepatan proyek infrastruktur strategis, evaluasi SILPA Tahun Anggaran 2025, serta penyusunan peta jalan (roadmap) peningkatan PAD yang lebih realistis dan berkelanjutan.
Penyampaian pemandangan umum dari seluruh fraksi ini merupakan tahapan krusial dalam pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Masukan, saran, dan rekomendasi yang telah disampaikan diharapkan menjadi bahan penyempurnaan pada pembahasan tahapan berikutnya, sehingga kebijakan APBD Perubahan 2026 dapat terealisasi secara efektif, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. (A1)
