Taliwang, alineasatu.net – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menunjukkan kinerja yang membanggakan dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2024. Program kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pemerintah daerah ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko korupsi, meningkatkan transparansi tata kelola, kualitas tata kelola pemerintahan, serta mengoptimalkan upaya pencegahan agar daerah bebas dan bersih dari korupsi.
KSB berhasil meraih indeks 90, menunjukkan kemajuan signifikan dalam berbagai indikator yang dinilai oleh KPK. Pencapaian ini menempatkan KSB pada peringkat ke-164 secara nasional. Laporan MCP, yang dilakukan setiap triwulan oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia, meliputi delapan area penting: perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah), dan optimalisasi pajak daerah.
“Pelaporan MCP KPK meliputi beberapa indikator, diantaranya area perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, management ASN, pengelolaan DMB, dan optimalisasi pajak daerah. Dan semua area itu harus kita laporkan sesuai dengan form yang telah disediakan,” beber Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Suhadi, kepada media ini, Kamis (10/4).
Dari data yang ada, terlihat bahwa area perencanaan dan optimalisasi pajak daerah mencapai skor sempurna (100), diikuti dengan penganggaran (85), pelayanan publik (86), pengawasan APIP (88), manajemen ASN (100), dan pengelolaan BMD (83). Area pengadaan barang dan jasa mendapatkan skor 77.
Selain melaporkan capaian kinerja daerah ke KPK melalui MCP, Suhadi juga menjelaskan bahwa laporan tersebut juga disampaikan ke Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri. “Hal ini dilakukan sebagai upaya transparansi penggunaan anggaran dan mencegah korupsi anggaran daerah,” tandas Suhadi.
Lebih lanjut, Suhadi menjelaskan bahwa pemerintah daerah melaporkan persentase capaian pemenuhan evidence dan persentase nilai terverifikasi untuk setiap indikator. “Alhamdulillah semua indikator capaian menunjukkan persentase yang sangat baik,” pungkasnya.
Pencapaian KSB dalam MCP ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang terus ditingkatkan, KSB diharapkan dapat terus menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. (A1)
